Menhuk dan HAM Patrialis Akbar
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, upaya besar pemberantasan korupsi di pemerintahan bisa dimulai dari upaya yang kecil. Akan tetapi, syaratnya harus sarat dengan kesungguhan dan komitmen bersama. Langkah kecil itu bisa muncul di tingkat kementerian dan akhirnya diharapkan terus bergulir ke tingkat pemerintahan di daerah.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku mencoba bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk memulai langkah kecil tersebut untuk upaya yang lebih besar, yaitu memberantas korupsi. Langkah kecilnya itu diharapkan bisa ditiru oleh kementerian lainnya untuk bersama-sama meminimalisasi korupsi yang sekarang ini semakin meningkat.
Demikian disampaikan Patrialis Akbar saat dihubungi Kompas melalui telepon selulernya di sela-sela istirahat mengikuti rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010) malam ini.
Salah satu langkah kecil yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya memasang dan menayangkan kamera pengintai (closed-circuit television/CCTV) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi.
"Upaya ini sebelumnya tidak dilakukan. Sekarang kami lakukan sebagai upaya memperbaiki kinerja, pelayanan dan sekaligus menghindari penyimpangan dan korupsi," tandasnya.
Selain itu, tambah Patrialis, kementeriannya juga membuka sekat-sekat tertutup dan menggantinya dengan ruang terbuka seperti kaca yang transparan dalam pengurusan apapun di lingkungan kementeriannya untuk meng hindari transaksi yang menyimpang.
Kementerian Hukum dan HAM kini diakuinya juga menutup peluang persinggungan petugas dan menggantinya dengan kasir atau bank yang ditunjuk terkait dengan sistem pembayaran. "Upaya dan langkah ini merupakan komitmen yang sungguh-sungguh dari kementerian kami untuk melakukan reformasi birokrasi, yang arahnya memperbaiki kinerja dan meminimalisasi tingkat penyimpangan dan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM," tambah Patrialis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar