Cari Blog Ini

Jumat, 14 Juni 2013

NIAT DAHLAN ISKAN YANG SANGAT BRILYANT

Mau Ambil Indosat dan Telkomsel, Dahlan Bingung

  • Jumat, 14 Juni 2013 | 11:50 WIB
JAKARTA,— Menteri BUMN Dahlan Iskan mempunyai keinginan untuk mengambil kembali saham Telkomsel dan Indosat dari Singapura dan Qatar. Namun, Dahlan belum bisa melaksanakan niatnya tersebut.
Alasan Dahlan belum berani membeli saham Telkomsel dan Indosat karena harga dua perusahaan itu saat ini telah melambung tinggi. "Saya mau membeli lagi saham Telkomsel, tetapi harganya sangat mahal, Indosat juga begitu," ujar Dahlan Iskan di Pertamina Training Center, Rabu (12/6/2013).
Jika jadi dibeli, Dahlan pun tak yakin apakah kedua saham tersebut bisa membantu pemasukan negara. Pasalnya dengan pembelian saham kedua operator teknologi tersebut, tentu saja harus menyesuaikan situasi bisnis dan merombak kembali susunan direksi.
"Apa kita kalau sudah membeli kembali (Telkomsel dan Indosat) masih "nyucuk" apa tidak? Memadai bagi pemasukan negara tidak?" papar Dahlan. (MannaB)

BBM NAIK, MAKA INFLASI AKAN NAIK JUMLAH KEMISKINAN AKAN BERTAMBAH JUGA..!

Harga BBM Jadi Naik

  • Kamis, 13 Juni 2013 | 08:12 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2013). Pada acara yang dihadiri gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia ini, presiden memaparkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang dibarengi dengan kompensasi dana bagi masyarakat miskin. TRIBUNNEWS/HERUDIN | HERUDIN
JAKARTA, - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada Juni ini.
”Dalam RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) ini, subsidi yang jumlahnya besar dan akan memperburuk perekonomian akan kita kurangi. Konsekuensinya adalah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). Kita juga menghemat belanja kementerian dan lembaga,” kata Presiden Yudhoyono, Rabu (12/6), di Kantor Presiden, Jakarta, ketika menutup rapat terbatas kabinet yang membahas perkembangan ekonomi terakhir.
Presiden Yudhoyono menyatakan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sedang berupaya keras menjaga defisit lewat pembahasan RAPBN-P 2013.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam rapat yang dipimpin Ahmadi Noor Supit, di Jakarta, menyepakati besaran defisit RAPBN-P 2013. Rapat dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana. Defisit anggaran dalam postur RAPBN-P 2013 disepakati sebesar 2,38 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit dalam RAPBN-P semula, yakni 2,48 persen.
Defisit anggaran dalam postur RAPBN-P 2013 sebesar Rp 224 triliun. Semula, defisit dipatok sebesar Rp 231 triliun.
Penurunan defisit itu akibat langkah pemerintah dalam mengendalikan subsidi, termasuk subsidi BBM. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan sejumlah pos anggaran.
”Seandainya pemerintah tidak mengendalikan subsidi, defisit akan sebesar 3,83 persen dari PDB,” kata Chatib.
Dalam hasil Panitia Kerja A dalam postur RAPBN-P 2013 yang disepakati kemarin, pendapatan negara menjadi Rp 1.502 triliun atau meningkat Rp 13,679 dari RAPBN-P sebelumnya. Adapun belanja negara sebesar Rp 1.726 triliun, meningkat Rp 4,1 triliun dibandingkan angka sebelumnya.
Dari sisi inflasi tahun 2013, rapat menyepakati sebesar 7,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakkan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro yang dicegat seusai rapat menyatakan, sikap DPR menyepakati postur RAPBN-P 2013 ini merupakan sinyal positif. ”DPR menyepakati hal-hal di luar perkiraan. Misalnya, tentang defisit anggaran, yang mungkin dikhawatirkan pasar akan buntu,” kata Bambang.
Sementara itu, Jero Wacik, seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, menyatakan, kenaikan harga BBM itu baru akan diberlakukan setelah DPR menyetujui RAPBN-P 2013. ”Kami menargetkan Juni harga BBM harus dinaikkan,” ujar- nya.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan perlindungan sosial bagi rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Kompensasi itu dalam bentuk penambahan beras untuk rakyat miskin, menambah jumlah beasiswa bagi anak keluarga miskin, dan penambahan bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 150.000 per keluarga selama lima bulan sejak harga BBM dinaikkan.(MannaB)

Rabu, 12 Juni 2013

MASA DEPAN PENSIUNAN TNI..?

Pensiunan TNI Disiapkan Jadi Eksekutif Perusahaan

  • Penulis :
  • MannaB..Rabu, 12 Juni 2013 | 15:29 WIB
Ilustrasi Prajurit TNI | Kompas.com/ Mei Leandha
JAKARTA, — Pada Orde Baru, purnawirawan militer memperoleh karier kedua berupa jabatan kepala daerah. Namun, hal itu sulit diwujudkan pada saat ini karena kepala daerah ditentukan melalui pemilihan langsung kepala daerah. Lantas, apa karier kedua yang bisa dimasuki para purnawirawan militer itu?
Pakar manajemen dan pegiat sosial Rumah Perubahan, Rheinald Kasali, mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melatih para purnawirawan TNI untuk masuk dalam dunia bisnis. Selain sebagai wiraswasta, posisi yang disiapkan untuk para purnawirawan adalah sebagai eksekutif perusahaan.
"Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh purnawirawan TNI. Selain kedisiplinan, mereka juga loyal. Untuk itu, kami sedang melatih para pensiunan militer untuk masuk ke karier kedua sebagai pimpinan perusahaan," ujarnya, Rabu (12/6/2013).
Dia mengisahkan bahwa para purnawirawan itu selalu datang tepat waktu. Jika pelatihan dilaksanakan pukul 08.00 pagi, mereka sudah berada di tempat sebelum jam tersebut. "Bandingkan dengan mahasiswa saya, yang sering datang melebihi waktu dimulainya kuliah, he-he-he...," guraunya.
Dia menjelaskan, saat ini banyak perusahaan yang sebenarnya membutuhkan purnawirawan militer untuk duduk sebagai salah satu pucuk pimpinan perusahaan. Untuk itu, dia sedang menjalankan program pelatihan yang dibutuhkan agar pensiunan militer memiliki kemampuan yang dibutuhkan berbagai perusahaan.
Berdasarkan catatan Kompas.com, sejauh ini ada beberapa purnawirawan militer yang direkrut menjadi pucuk pimpinan perusahaan. Semisal Mayjen TNI (Purn) Adam Damiri saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri (Persero). Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Di luar perusahaan milik pemerintah, ada pula para pensiunan militer yang kini aktif di berbagai perusahaan swasta, semisal Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri yang saat ini menjadi komisaris utama PT Bank Artha Graha Tbk.

RUPIAH ANJLOK GARA2 ISSU BBM YANG TIDAK MENENTU..!!!

Rupiah dan IHSG Tersungkur, Pemerintah Tuding Pengaruh Global

  • Penulis :
  • Sandro Gatra
  • Rabu, 12 Juni 2013 | 14:55 WIB
Teller menghitung uang dolar AS di banking hall salah satu bank BNI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013). Kondisi mata uang rupiah mengalami penurunan terbesar sejak 20 bulan terakhir. Untuk pasar forward satu bulan ke depan, kurs rupiah turun 2,3 persen menjadi Rp 10.355 per dolar Amerika Serikat (USD) pada pukul 3.00 WIB. | TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA, — Pemerintah menyatakan faktor global lebih dominan dalam menekan nilai tukar rupiah dan indek harga saham gabungan (IHSG) dalam beberapa hari ini.
Menteri Keuangan M Chatib Basri menjelaskan, investor asing menarik dananya di pasar modal negara-negara berkembang karena sejumlah alasan. Adapun alasan yang dimaksud adalah belum adanya perkembangan dari bank sentral AS (Federal Reserve) terkait stimulus ekonomi yang diberikan kepada Pemerintah AS. Selanjutnya bank sentral Jepang dan bank sentral Eropa memutuskan untuk menghentikan pemberian stimulus ekonomi.
"Jadi, ini lebih kepada fenomena global karena tiga alasan itu. Akibatnya, arus modal asing yang masuk ke emerging market iperkirakan mengalami pengurangan sehingga berpengaruh terhadap seluruh pasar finansial di regional," ujarnya, Rabu (12/6/2013).
Dia mengklaim, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak begitu berpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Chatib menjelaskan, posisi pemerintah sebenarnya sudah jelas, yakni harga BBM bersubsidi akan dinaikkan.
"Saya kira posisi pemerintah mengenai harga BBM bersubsidi sudah jelas bahwa pemerintah akan menaikkan BBM. Saat ini sedang dalam tahap sosialisasi dan persiapan untuk bantuan sosial. Jadi, ini bukan naik atau tidak naik BBM, tapi sudah dalam tahap persiapan," jelasnya.
Dia juga membantah bahwa indeks bursa saham Indonesia terjelek di Asia. Menurut Chatib, pada penutupan kemarin, penurunan indeks bursa saham terdalam dicatat oleh bursa Thailand dan Filipina.
Untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terlalu anjlok, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan terus berkoordinasi agar ekspektasi terhadap perekonomian bisa dikelola.

Harga BBM Naik, Mengapa Subsidi BBM Juga Naik..?

JAKARTA,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini karena kenaikan harga BBM justru dibarengi dengan kenaikan alokasi subsidi BBM.
"Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini masih dipandang tak masuk akal. Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa Harga BBM naik tetapi subsidi BBM juga naik?" kata Fadli dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/6/2013). 
Pemerintah rencananya akan menaikkan harga Premium sebesar Rp 2.000 dan Solar Rp 1.000. DPR pun sudah menyetujui anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk alokasi bantuan langsung sementara (BLSM).
"Tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun. Logikanya, harusnya alokasi subsidi BBM turun jika harga BBM naik," kata Fadli.
Fadli juga membeberkan beberapa keanehan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Negara Perubahan (RAPBNP) 2013.  Keanehan tersebut antara lain, meski pendapatan negara turun, alokasi belanja justru naik. "Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar sehingga memaksa kami harus menambah utang," katanya.
Keanehan lain dalam postur RAPBNP, kata Fadli, adalah pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2013. Alokasi KKP naik menjadi Rp 6,598 triliun dari Rp 5,944 triliun di tahun 2012. "Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar," katanya.
Beberapa hal inilah, kata Fadli, yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. "Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," katanya.