Jumat, 06 Agustus 2010
117 Calon Perawat Diboyong ke Jepang
BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Bandung, Kamis (5/8/2010), melepas keberangkatan 117 orang calon perawat medis dan perawat lanjut usia untuk bekerja di Jepang.
Setelah ini pola pelatihannya akan dievaluasi. Kalau lebih murah dan kualitasnya sangat baik maka pelatihannya akan lebih lama di Indonesia.
-- M Jumhur Hidayat
Para perawat yang diberangkatkan tersebut merupakan angkatan ketiga yang telah lulus dalam kemampuan berbahasa Jepang setelah dilatih sejak dua bulan lalu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Mereka diterbangkan ke Jepang pada Jumat (6/8/2010) pagi. Setibanya di Negeri Sakura, mereka akan dilatih lagi selama empat bulan sebelum dinyatakan lulus dalam ujian nasional di Jepang.
Jumhur mengatakan, para perawat angkatan I tahun 2008 dilatih selama enam bulan di Jepang, sementara angkatan II dilatih selama empat bulan di Indonesia dan dua bulan di Jepang.
"Setelah angkatan III pola pelatihannya akan dievaluasi. Kalau lebih murah dan kualitasnya sangat baik maka pelatihannya akan lebih lama di Indonesia," kata Jumhur, yang secara simbolis menyerahkan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) kepada dua orang calon.
Setelah ini pola pelatihannya akan dievaluasi. Kalau lebih murah dan kualitasnya sangat baik maka pelatihannya akan lebih lama di Indonesia.
-- M Jumhur Hidayat
Para perawat yang diberangkatkan tersebut merupakan angkatan ketiga yang telah lulus dalam kemampuan berbahasa Jepang setelah dilatih sejak dua bulan lalu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Mereka diterbangkan ke Jepang pada Jumat (6/8/2010) pagi. Setibanya di Negeri Sakura, mereka akan dilatih lagi selama empat bulan sebelum dinyatakan lulus dalam ujian nasional di Jepang.
Jumhur mengatakan, para perawat angkatan I tahun 2008 dilatih selama enam bulan di Jepang, sementara angkatan II dilatih selama empat bulan di Indonesia dan dua bulan di Jepang.
"Setelah angkatan III pola pelatihannya akan dievaluasi. Kalau lebih murah dan kualitasnya sangat baik maka pelatihannya akan lebih lama di Indonesia," kata Jumhur, yang secara simbolis menyerahkan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) kepada dua orang calon.
Kamis, 05 Agustus 2010
MONETER Belum Saatnya Redenominasi Kamis, 5 Agustus 2010 | 17:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia dinilai terburu-terburu menggulirkan wacana redenominasi mata uang. Rencana yang dilemparkan Gubernur BI terpilih Darmin Nasution dinilai belum terlalu mendesak diterapkan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Program Kajian Asean Habibie Center, Dean Yulindra Affandi di kantornya, Kamis (5/8/2010).
Timing-nya tidak tepat.
-- Dean Yulindra Affandi
"Timing-nya tidak tepat karena hal pertama yang dilakukan Pak Darmin begitu terpilih sebagai Gubernur BI adalah menggulirkan isu redenominasi yang menurut saya kurang tepat," ungkapnya.
Menurut Dean, masih banyak persoalan moneter lain yang perlu menjadi fokus Darmin daripada sekedar solusi teknis seperti redenominasi, yaitu inflasi dan stimulus."Redenominasi memang perlu, tapi apakah tidak akan menimbulkan guncangan-guncangan lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat sekarang yang lebih berkuat pada ekonomi mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Oleh karena itu, rencana penerapannya tidak mendesak untuk Indonesia pada saat ini meski menggunakan argumen terkait pembahasan RUU Mata Uang sekali pun.
Penulis: LIN | Editor: made Dibaca : 501
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Font: A A A
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Kirim Batal
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Terpopuler
Heboh! Dua Gadis Bule Nyanyi...
9 Cara Aman Memakai Elpiji
Ciri-ciri Tabung Gas yang Baik dan...
Mourinho: Madrid Krisis
Dewi Perssik Tak Terima Ditegur...
Mourinho Mau Bebaskan Ronaldo
» Selengkapnya
Terkomentari
Terekomendasi
Kabar Palmerah
Timing-nya tidak tepat.
-- Dean Yulindra Affandi
"Timing-nya tidak tepat karena hal pertama yang dilakukan Pak Darmin begitu terpilih sebagai Gubernur BI adalah menggulirkan isu redenominasi yang menurut saya kurang tepat," ungkapnya.
Menurut Dean, masih banyak persoalan moneter lain yang perlu menjadi fokus Darmin daripada sekedar solusi teknis seperti redenominasi, yaitu inflasi dan stimulus."Redenominasi memang perlu, tapi apakah tidak akan menimbulkan guncangan-guncangan lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat sekarang yang lebih berkuat pada ekonomi mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Oleh karena itu, rencana penerapannya tidak mendesak untuk Indonesia pada saat ini meski menggunakan argumen terkait pembahasan RUU Mata Uang sekali pun.
Penulis: LIN | Editor: made Dibaca : 501
Sent from Indosat BlackBerry powered by
Font: A A A
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini. Kirim Komentar Anda
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Kirim Batal
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Terpopuler
Heboh! Dua Gadis Bule Nyanyi...
9 Cara Aman Memakai Elpiji
Ciri-ciri Tabung Gas yang Baik dan...
Mourinho: Madrid Krisis
Dewi Perssik Tak Terima Ditegur...
Mourinho Mau Bebaskan Ronaldo
» Selengkapnya
Terkomentari
Terekomendasi
Kabar Palmerah
MENKUMHAM Lawan Korupsi, Mulai dari Kecil Dulu Kamis, 5 Agustus 2010 | 21:01 WIB
Menhuk dan HAM Patrialis Akbar
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, upaya besar pemberantasan korupsi di pemerintahan bisa dimulai dari upaya yang kecil. Akan tetapi, syaratnya harus sarat dengan kesungguhan dan komitmen bersama. Langkah kecil itu bisa muncul di tingkat kementerian dan akhirnya diharapkan terus bergulir ke tingkat pemerintahan di daerah.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku mencoba bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk memulai langkah kecil tersebut untuk upaya yang lebih besar, yaitu memberantas korupsi. Langkah kecilnya itu diharapkan bisa ditiru oleh kementerian lainnya untuk bersama-sama meminimalisasi korupsi yang sekarang ini semakin meningkat.
Demikian disampaikan Patrialis Akbar saat dihubungi Kompas melalui telepon selulernya di sela-sela istirahat mengikuti rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010) malam ini.
Salah satu langkah kecil yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya memasang dan menayangkan kamera pengintai (closed-circuit television/CCTV) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Imigrasi.
"Upaya ini sebelumnya tidak dilakukan. Sekarang kami lakukan sebagai upaya memperbaiki kinerja, pelayanan dan sekaligus menghindari penyimpangan dan korupsi," tandasnya.
Selain itu, tambah Patrialis, kementeriannya juga membuka sekat-sekat tertutup dan menggantinya dengan ruang terbuka seperti kaca yang transparan dalam pengurusan apapun di lingkungan kementeriannya untuk meng hindari transaksi yang menyimpang.
Kementerian Hukum dan HAM kini diakuinya juga menutup peluang persinggungan petugas dan menggantinya dengan kasir atau bank yang ditunjuk terkait dengan sistem pembayaran. "Upaya dan langkah ini merupakan komitmen yang sungguh-sungguh dari kementerian kami untuk melakukan reformasi birokrasi, yang arahnya memperbaiki kinerja dan meminimalisasi tingkat penyimpangan dan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM," tambah Patrialis.
Langganan:
Komentar (Atom)